BeraniUsaha.com.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melonggarkan impor secara maksimal menimbulkan keluhan dari para pengusaha lokal, khususnya mereka yang bergerak di bidang pertanian. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini akan memberikan tekanan tambahan pada petani, lantaran sering kali pembukaan impor yang lebar dapat menyebabkan harga produk pertanian domestik merosot drastis.
” Hal itu akan semakin memperparah keadaan kami yang sudah kesulitan,” ujar Pemiliki Ancala Integrated Farm Ai Karwati ketika dihubungi.
BeraniUsaha.com
, Rabu (9/4/2025).
Dengan upayanya, Ai menghasilkan beragam produk holtikultura yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap implementasi kebijakan pembukaan impor masal tersebut. Ia menyebutkan contoh pengaruh negatif yang timbul akibat keputusan serupa di masa lalu.
“Masalah impor seperti ini sebetulnya bukan hal baru bagi kita; pada 2023 lalu, tepatnya di penghujung tahun tersebut, kami juga telah merasakannya. Saat musim panen wortel tiba, pemerintah membuka keran impor untuk sayuran tersebut. Akibatnya, harga menjadi sangat terjun bebas. Biasanya harga berada dalam kisaran Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kilogram dan bisa naik mencapai Rp 10.000 jika sedang berkualitas baik, namun saat itu kami hanya menerima harga sebesar Rp 800 per kilogram,” katanya.
AI menyebutkan bahwa para petani setempat telah menghadapi berbagai kesulitan – termasuk kegagalan panen serta masalah penjualan -, dan sedang dalam proses perbaikan. Upayanya meliputi penguatan kualitas produk pertanian meski di bawah situasi yang sulit tersebut.
climate change,
belum adanya informasi spesifik terkait hal ini
demand
dan
supply,
sampai akhirnya dikalahkan oleh produk-produk makanan lokal lainnya.
Sampai saat ini, terkait masalah pupuk, Ai –yang beroperasi di daerah Tulungagung, Jawa Timur– menyatakan bahwa ketersedian pupuk serta harga yang mahal tetap menjadi beban bagi masyarakat. Walaupun pemerintah telah memberlakukan kebijakan subsidi pupuk, banyak petani yang belum bisa menikmati manfaat dari program tersebut dikarenakan kesulitan dalam memperoleh bantuan tersebut.
Menghadapi berbagai masalah domestik yang belum tertangani, pembukaan impor secara luas dikhawatirkan akan menambah beban bagi petani. Situasi mereka diprediksikan bakal memburuk akibat kesulitan bersaing, termasuk di bidang produksi, mutu, dan kelangsungan pasokan.
“Masalah
supply demand
dalam negeri saja kita
tuh struggle
iya, tingkatkan lagi impornya. Seperti itu maksudnya.
kayak
menyebabkan penyakit pada orang yang sudah sakit,” jelasnya.
“Sepertinya jika pembukaan impor dilakukan, pemerintah akan terlibat dalam kegagalan penjualan produk petani lokal (dengan harga yang menurun),” tambahnya.
Dia menyatakan bahwa pembukaan keran impor secara leluasa membuat banyak petani merasa ingin menyerah. Mereka percaya bahwa bertani sekarang terlihat kurang memberikan keuntungan. Sementara itu, pemerintahan Prabowo sedang gencar mempromosikan konsep swasembada dan mandiri dalam hal produksi pangan.
“Apalagi jika impornya dibuka lebar-lebar, lebih baik saya menjadi seorang importir saja daripada hanya membicarakan bisnis,” komentar Ai dengan nada bercanda.
Pemerintah Perlu Kaji Ulang
Ai menjelaskan bahwa pembukaan keran impor secara luas dapat merugikan para produsen lokal. Walaupun dia mengakui bahwa dirinya bukanlah penentang total terhadap barang-barang impor. Akan tetapi, diharapkan pemerintah bisa lebih cermat saat membuat keputusan seperti itu dan harus mendukung kesejahteraan masyarakat.
Ya bisa jadi akan diperiksa kembali. Kami tidak menentang impor, sebab ada banyak sayuran (import) berkualitas yang masuk.
enggak
Bisa diproduksi secara masal dan diperlukan pula. Hanya saja jika dibuka tanpa batasan.
enggak
menyediakan peluang bagi pebisnis lokal agar bisa tumbuh,” jelasnya.
Pemerintah diminta untuk memberikan
support
Kepada seluruh pengusaha lokal tanpa terburu-buru. Karena mereka sedang berupaya menyelesaikan berbagai hambatan untuk meningkatkan standar dan jumlah produk, sehingga dapat mencukupi permintaan pasaran.
Sekilas laporan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dengan tegas menuntun tim di bawah Kabinet Merah Putih agar mencopot batasan-batasan pada barang-barang impor. Hal ini bertujuan untuk meringankan jalannya bisnis bagi pelaku usaha lokal, khususnya mereka yang bekerja sama dengan mitra internasional.
Jelas saja kemarin Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Gubernur BI hadir, serta Ketua DEN juga ada di sana. Saya telah memberikan instruksi untuk menghapuskan kuota impor tersebut. Khususnya untuk produk yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
ya kan?
“Bagi mereka yang sanggup dan bersedia untuk mengimpor, silakan,” ujar Prabowo saat Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, pada hari Selasa (8/4/2025).
Pernyataan itu dikemukakan oleh RI 1 setelah mendengarkan keluhan para pebisnis mengenai kerja sama mereka dengan perusahaan multinasional, terutama yang berasal dari Amerika Serikat. Para pebisnis merasa bahwa regulasi seputar impor di Indonesia menciptakan ketidakstabilan dalam proses negosiasi antara kedua belah pihak, sehingga bisa memperlambat jalannya bisnis mereka.
Untuk memastikan ketentuan tentang prosedur impor, Prabowo berpendapat bahwa penghapusan batas impor harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam rangka deregulasi yang ia tuju guna melindungi kesetaraan bisnis di Indonesia.
“Bebas (dalam mengimpor barang-barang utama). Kita sudah tidak perlu menunjukkan atau memberi batasan seperti hanya ini yang diizinkan dan itu yang dilarang, bukan begitu? Ini adalah bagian dari langkah kita untuk menyederhanakan proses serta meringankan iklim bisnis. Tujuannya agar para pebisnis merasa lebih terbantu,” jelas Prabowo.
Pakar Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan bahwa kebijakan bebas impor perlu diiringi dengan langkah-langkah untuk melindungi para petani, peternak, pekebun, serta nelayan dari dampak negatif produk impor merusak pasar lokal, tanpa tergantung pada sistem kuota.
Arti dari hal tersebut sangat jelas. Di luar adanya tren proteksionisme beberapa negara saat terjadi krisis, konflik, atau gangguan politik, harga bahan makanan di pasaran global belum tentu menunjukkan tingkat persaingannya.
Harga komoditas pertanian di pasaran global cenderung tidak wajar, entah itu disebabkan oleh subsidi, dukungan dalam negeri ataupun bantuan untuk ekspor. Hal ini menyebabkan harga produk pertanian di tingkat internasional menjadi lebih rendah. Menurut Khudori, pernyataan bahwa biaya makanan lokal yang tinggi digunakan sebagai alasan untuk mendukung impor harus diperhatikan dengan seksama.
“Di belakang alasan tersebut, hidup jutaan petani, ternaker, pekebun, dan nelayan terancam. Menurut hemat saya, arahan dari presiden seharusnya ditekankan kepada menteri-menterinya agar mencari cara lain selain menggunakan kuota guna melindungi produsen dalam negeri serta menjamin ketentraman pangan,” katanya.
Kenapa begitu? Menurut Khudori, alasannya adalah karena kuotanya kurang terbuka untuk umum. Malah, hal tersebut kerap kali dipakai sebagai cara bagi beberapa grup dalam menunjukkan pilih kasih, merugikan grup lain pada saat bersamaan. Beberapa waktu lalu, segelintir orang melakukan protes keras di Kemenperin dan Kejaksaaan Agung. Mereka mengkritik tentang pembatasan impor bawang putih yang diduga cuma disediakan buat grup spesifik saja. Padahal para pengimpor dan pebisnis bawang putih yang telah bertahun-tahun menjalaninya baru-baru ini tak lagi mendapat alokasinya selama 2 hingga 3 tahun belakangan.
“Serta jangan sampai lupakan, sistem pembatasan kuota pun memperkaya praktik suap menyuap. Sebagian besar kasus penyelewengan dalam bidang pertanian yang sudah diproses hukum, disebabkan oleh kebijakan batas kuota,” ungkap Khudori.
Dia mengacu pada Nyoman Dhamantra, mantan anggota DPR dari PDIP, yang melakukan praktik korupsi dalam proses pemberian kuota impor bawang putih di tahun 2019. Selanjutnya ada Irman Gusman, Ketua DPD, yang ditangkap karena menerima suap sebesar Rp 100 juta untuk penetapan kuota impor gula. Kemudian disebut juga penahanan Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS, atas kasus suap impor daging sapi pada tahun 2013. Tidak ketinggalan persidangan dengan bekas Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang berhubungan dengan kuota impor gula.
Khudori menyadari bahwa dalam sejumlah kasus dugaan suap terkait dengan alokasi impor bahan makanan, ada partisipasi tiga kelompok. Pertama adalah para pebisnis yang bertindak sebagai pemberi suap, kedua pegawai negeri sebagai penyedia ijin atau kuota impor, dan ketiga adalah tokoh politik yang menggunakan kekuatan mereka untuk tujuan tersebut.
